Sejarah bank mandiri

Sejarah Bank Mandiri
Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi Bank Mandiri. Sejarah keempat Bank tersebut dapat ditelusuri lebih dari 140 tahun yang lalu. Keempat Bank tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan di Indonesia.
Bank Dagang Negara merupakan salah satu Bank tertua di Indonesia. Sebelumnya Bank Dagang Negara dikenal sebagai Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949 namanya berubah menjadi Escomptobank NV. Selanjutnya, pada tahun 1960 Escomptobank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, sebuah Bank pemerintah ynag membiayai sektor industri dan pertambangan.
Bank Bumi Daya didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda De Nationale Handelsbank NV, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, Chartered Bank (sebelumnya adalah Bank milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi Bank tersebut. Pada tahun 1965, bank umum negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya.
Sejarah Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari perusahaan dagang Belanda N.V.Nederlansche Handels Maatschappij yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada tahun 1965 perusahan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968 Bank Negara Indonsia Unit II dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Expor – Impor, yang akhirnya menjadi BankExim, bank Pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor.
Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank Industri Negara (BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan pada tahun1951. Misi Bank Industri Negara adalah mendukung pengembangan sektor – sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan. Bapindo dibentuk sebagai bank milik negara pada tahun 1960 dan BIN kemudian digabung dengan Bank Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata.
Kini, Bank Mandiri menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa perbankan dan keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari 140 tahun. Masing-masing dari empat Bank bergabung memainkan peranan yang penting dalam pembangunan Ekonomi.

Visi dan Misi
Visi :
Bank terpercaya pilihan anda
Misi :
• Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar
• Mengembangkan sumber daya manusia professional
• Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder
• Melaksanakan manajemen terbuka
• Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan

Management Team
Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen Edwin Gerungan
Wakil Komisaris Utama Muchayat
Komisaris Mahmuddin Yasin
Komisaris Independen Soedarjono
Komisaris Independen Gunarni Soeworo
Komisaris Independen Pradjoto
Direksi
Direktur Utama Agus Martowardojo
Wakil Direktur Utama I Wayan Agus Mertayasa
Direktur Zulkifli Zaini
Direktur Sasmita
Direktur Abdul Rachman
Direktur Sentot A. Sentausa
Direktur Bambang Setiawan
Direktur Riswinandi
Direktur Thomas Arifin
Direktur Budi G. Sadikin
Direktur Ogi Prastomiyono

Bank Mandiri Raih 1St Winner Six Sigma Excellence Award 2009 Tingkat Asia
Bank Mandiri berhasil meraih juara I Six Sigma Excellence Award 2009 dalam kategori Best Defect Elimination in Service & Transactions yang diselenggarakan International Quality & Productivity Centre (IQPC) – Asian Six Sigma Award 2009 di Singapura. Six Sigma adalah strategi untuk memperbaiki proses secara terus menerus dalam mencapai kepuasan pelanggan. Target Six Sigma adalah zero defect atau kesempurnaan serta efisiensi.

Penghargaan ini diberikan karena Bank Mandiri berhasil menurunkan respons time email untuk “contact us” di layanan contact center dari 3 hari atau 74 jam menjadi 5 jam saja. Keberhasilan ini dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas untuk memperkecil penyimpangan layanan dan transaksi.

Selain Bank Mandiri terdapat 50 peserta dari perusahaan-perusahaan multinasional di Asia termasuk perusahaan finansial di HongKong, India dan Singapura. Ada 4 kategori yang dilombakan yaitu Best Defect Elimination In Services, Best Defect Elimination In Manufacturing, Best Design For Six Sigma dan Best Innovation Project.

“Penghargaan ini sangat luar biasa, tidak hanya karena merupakan kali pertama award diberikan kepada Indonesia tetapi juga kali pertama perusahaan perbankan di Indonesia memenangkan Asian Six Sigma Award. Ini juga merupakan bukti totalitas Bank Mandiri dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Kami percaya penghargaan ini sejalan dengan tujuan Bank Mandiri untuk menjadi Bank yang Terdepan, Terpercaya dan Tumbuh Bersama Anda,” ujar Sasmita, Direktur Technology & Operation Bank Mandiri.

IQPC menilai bahwa upaya dari Banking Contact Center Bank Mandiri merupakan langkah perubahan yang sangat signifikan. Seperti pada Banking Contact Center, pelaksanaan pengurangan waktu respon untuk email contact center telah meningkatkan pengguna internet banking dari 900.000 di Desember 2008 menjadi 1 juta pengguna dengan rata-rata transaksi 1,3 juta per bulan pada Desember 2008. Ini berarti telah terjadi peningkatan 75% menjadi 2,3 juta transaksi pada Mei 2009 dalam 6 bulan.

Penghargaan ini melengkapi penghargaan yang pernah diraih Bank Mandiri tahun lalu, seperti Best Service Excellence dari MRI bersama majalah Infobank (2008-2009) untuk Banking Service Excellence dan Asia Pasific Customer Service Excellence Award 2008.

Ada 4 kategori yang dilombakan yaitu kategori pertama adalah Best Defect Elimination in Service & Transaction dengan juara I Bank Mandiri, Runner Up – ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd dan Honorary Mention – HSBC.

Kategori kedua adalah Best Design for Six Sigma, pemenangnya adalah Delphi Korea Corp, Runner Up – Tetra Pak Jurong Pte Ltd sedangkan Honorary Mention dimenangkan oleh Delphi Automotive System Sgp.
Kategori ketiga yaitu Best Defect Elimination In Manufacturing dengan Merck Sharp & Dhome Sgp Pte, Ltd sebagai pemenangnya, Runner Up – PT Nusa Halmahera Minerals dan Honorary Mention – Tetra Park Jurong Pte, Ltd.

Sedangkan untuk kategori terakhir yaitu Best Innovative Six Sigma Project dimenangkan oleh HSBC, Runner Up – Kyobo Life Insurance Co, Ltd dan Honorary Mention – State Street Syntel Pvt, Ltd serta PT Nusa Halmahera Minerals.
PT Bank Mandiri Tbk mengungkapkan bahwa transaksi penarikan uang dari mesin anjungan tunai mandiri (ATM) selama liburan Lebaran tahun ini mencapai Rp29,9 triliun, atau meningkat 32 persen dibandingkan tahun 2008.

Jumlah transaksi di ATM Bank Mandiri terjadi lebih dari 1,4 juta transaksi setiap harinya dengan nilai Rp2 triliun per hari. Sedangkan puncak transaksi terjadi pada Kamis (17/9), dengan total nilai transaksi sebesar Rp2,7 triliun dari 1,5 juta transaksi.

“Transaksi melalui ATM mengalami peningkatan dari Rp22,6 triliun menjadi Rp29,9 triliun,” kata Direktur Teknologi dan Operasi Bank Mandiri, Sasmita dalam siaran persnya, Minggu (27/9).

Ia menjelaskan, jumlah transaksi penarikan uang tunai tercatat mengalami kenaikan sekitar Rp1 triliun dari proyeksi semula, yaitu sebesar Rp13,2 triliun menjadi Rp14 triliun, atau melonjak signifikan dibandingkan posisi tahun sebelumnya Rp9,5 triliun.

Transaksi melalui internet banking, lanjut Sasmita, selama Lebaran 2009 mencapai 333.000 transaksi dengan nilai Rp911,5 miliar, dibandingkan periode 2008 sebesar Rp386,9 miliar dengan 139.000 transaksi. Sementara penggunaan Mandiri Debit mencapai puncaknya pada Jumat (18/9), dengan 95 transaksi senilai Rp34 miliar.

Berdasarkan penggolongan wilayahnya, papar Sasmita, transaksi tertinggi terjadi pada lima kota besar, yakni Jakarta, Bekasi, Bandung, Tangerang, dan Surabaya. Khusus Jakarta, jumlah transaksi mencapai empat juta transaksi dengan nilai sekitar Rp6,5 triliun sepanjang musim liburan Lebaran tahun ini.

“Bank Mandiri menerapkan software cash management yang bisa memantau pola transaksi saat hari kerja dan libur. Selain itu juga menyediakan layanan selama 24 jam melalui pesan singkat atau Mandiri SMS, Mandiri Mobile, Mandiri Internet, dan Mandiri Call atau Phone Banking,” jelas Sasmita.

Layanan 24 jam Bank Mandiri, ujar dia, menyediakan sarana bertransaksi tentang informasi rekening, transfer uang, pembayaran listrik, air, telepon rumah atau telepon selular, kartu kredit, tiket pesawat, kereta api, pajak, pendidikan, asuransi, televisi berlangganan, internet, serta pembelian pulsa isi ulang.

“Operasional layanan ATM Bank Mandiri tetap terjaga meski saat liburan, karena didukung tim ATM yang siaga yang terdiri atas tim di setiap cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, guna menangani operasional ATM bank milik pemerintah tersebut,” kata Sasmita.

POKOK-POKOK PEMIKIRAN

TENTANG

KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PARTAI

DASAR PEMIKIRAN
1. Bahwa UU No 31 tahun 2002 tentang partai Politik mewajibkan Partai Politik untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, dan membuat laporan (kata neraca dihapus) keuangan secara berkala.
2. Bahwa pengelolaan keuangan Partai yang transparan dan akuntabel serta pengelolaan keuangan yang mengacu kepada kaidah-kaidah yang berlaku secara profesional merupakan amanat UU.
3. Bahwa kemandirian pengelolaan keuangan Partai merupakan salah satu prasyarat kemandirian Partai untuk mewujudkan kedaulatan Partai di bidang politik.
4. Bahwa untuk memantapkan mekanisme keorganisasian dibutuhkan suatu sistem pengelolaan keuangan dan perbendaharaan partai yang transparan dan akuntabel.

LANDASAN HUKUM
1. UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
3. Peraturan Disiplin Partai

MAKSUD DAN TUJUAN
1. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Partai dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:
a. membangun sistem pengelolaan keuangan dan perbendaharaan partai yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan guna mencapai tujuan partai
b. Memberikan standar pengelolaan keuangan Partai untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Partai.
c. Memberikan standar penggunaan keuangan Partai, khususnya terkait dengan keuangan Partai yang berasal dari bantuan anggaran negara, iuran anggota Partai, dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
d. Menetapkan standar kinerja pengelolaan keuangan Partai yang harus dicapai oleh Struktural Partai.
2. Memberikan akses kepada publik atas laporan pengelolaan keuangan partai sebagaimana diatur oleh UU.

PELAKSANA
1. Dewan Pimpinan Pusat Partai atau pengurus Partai di tingkat nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan keuangan partai. Kekuasaan pengelolaan tersebut dikuasakan kepada:
a. Bendahara Partai ditingkat nasional sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Partai.
b. Pengurus Partai ditingkat provinsi sebagai penerima mandat bertanggung jawab di dalam kebijakan pengelolaan keuangan Partai ditingkat provinsi, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Bendahara Partai ditingkat provinsi.
c. Pengurus Partai ditingkat kabupaten/ kota sebagai penerima mandat bertanggung jawab di dalam kebijakan pengelolaan keuangan Partai ditingkat kabupaten/ kota, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Bendahara Partai ditingkat kabupaten/ kota.
d. Hingga ke tingkat PAC (tambahan)
2. Setiap partai harus (kata dapat diganti) membentuk pengawas atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Partai
3. Dewan Pimpinan Partai/ pengurus Partai ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota bertanggung jawab di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai (APBP) disertai neraca keuangan partai dan pembukuan atas pemasukan dan pengeluaran di masing-masing tingkatan struktural Partai.
4. Bendahara Partai pada masing-masing tingkatan struktural partai adalah pelaksana pengelolaan keuangan partai.

MEKANISME
1. Setiap pengurus struktural partai pada masing-masing tingkatannya membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai (RAPB) Partai.
2. RAPB dipersiapkan oleh Bendahara Partai untuk mendapatkan persetujuan di Rapat Dewan Pimpinan Partai pada masing-masing tingkatan. Tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir setiap tanggal 31 Desember. Serta dengan catatan satu tahun anggaran partai (tambahan)
3. Partai membentuk Alat Kelengkapan Partai (Badan/Dewan) untuk mengawasi pengelolaan keuangan partai
4. Setiap bentuk penerimaan dan pengeluaran keuangan partai dicatat dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.
5. Dewan Pimpinan Partai melaporkan pelaksanaan APBP dan neraca keuangan Partai ke Dewan Pengurus Partai pada satu tingkat di atasnya dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Januari atau 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
6. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan Partai disampaikan setiap tahun oleh Bendahara Partai di dalam Rapat Partai di tingkatannya dan pada akhir masa jabatan kepengurusan partai bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban kepengurusan Partai pada masing-masing tingkatan.
7. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Partai dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Partai.
8. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Partai dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Partai.
9. Pertanggungjawaban ditambahkan dengan hasil audit dewan pengawas (tambahan)

RUANG LINGKUP
Keuangan dan Perbendaharaan Partai ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota meliputi:
a. pelaksanaan pendapatan dan belanja partai;
b. pelaksanaan sumber-sumber (tambahan) penerimaan dan pengeluaran partai;
c. pengelolaan kas partai;
d. penyusunan neraca keuangan Partai
e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Partai;
f. penyelesaian persoalan yang timbul terkait dengan keuangan Partai

Keuangan dan Perbendaharaan Partai ditingkat kecamatan, kelurahan/ desa disusun meliputi:
a. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran partai;
b. pengelolaan kas partai;

BENDAHARA PARTAI
Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan perbendaharaan partai, Bendahara Partai mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun rancangan APB Partai;
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melakukan usaha-usaha untuk memperoleh dana yang akan dimasukkan ke dalam penerimaan partai.
d. melaksanakan pemungutan uang pangkal dan iuran anggota partai yang telah ditetapkan dengan Peraturan Partai;
e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Partai;
f. menyusun neraca keuangan Partai
g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban APB Partai di Rapat Kerja Partai di tingkatannya dan pada akhir masa jabatan bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban kepengurusan Partai pada masing-masing tingkatan.
h. Dalam menjalankan fungsi-fungsi umum kebendaharaan, bendahara partai memiliki tugas meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
Bendahara Partai di tingkat nasional bertanggung jawab di dalam mengeluarkan prosedur yang mengatur teknis perencanaan APB Partai, neraca keuangan Partai, kode pengeluaran/pembelanjaan, penetapan standar formulir keuangan Partai, dan mekanisme pelaporan atas seluruh pengelolaan keuangan Partai.

PENGURUS PARTAI
Pengurus Partai dalam menggunakan keuangan partai mempunyai tugas:
a. menyusun rancangan anggarannya yang didasarkan pada rencana program kerja
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berikut dokumen pelaksanaan anggaran departemen yang dipimpinnya;
c. melaksanakan anggaran dan anggaran departemen yang dipimpinnya;
d. mengelola barang milik/kekayaan partai yang menjadi tanggung jawabnya;
PELAPORAN KEUANGAN PARTAI
1. Bendahara selaku pengelola keuangan Partai menyusun Laporan Keuangan Partai untuk disampaikan kepada Pengurus Partai ditingkatannya dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Partai dalam Rapat Kerja Partai ditiap-tiap tingkatan.
2. Bendahara Partai menyampaikan laporan keuangan Partai untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Partai pada satu tingkat di atasnya.

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APB PARTAI
1. APB Partai merupakan wujud pengelolaan keuangan partai yang ditetapkan tiap tahun dengan Keputusan Pengurus Partai.
2. APB Partai terdiri atas anggaran pendapatan dan anggaran belanja Partai.
3. Pendapatan partai terdiri atas uang pangkal, iuran anggota Partai, sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan lain yang sah.
4. Belanja Partai dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas-tugas kepartaian.
5. Belanja partai dirinci menurut bidang kepartaian, fungsi, dan jenis belanja.

PENYUSUNAN APB PARTAI
1. APB Partai disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kepartaian dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan partai.
2. Penyusunan Rancangan APB Partai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada Program Kerja Pengurus Partai dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan partai.
3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam APB Partai.

TAHAPAN PENYUSUNAN APB
1. Dalam rangka penyusunan rancangan APB Partai, Pengurus Partai, Alat Kelengkapan Partai dan lembaga-lembaga partai selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran untuk satu tahun.
2. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan program kerja yang akan dijalankan.
3. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat [koreksi; 1 menjadi 2] (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.
4. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat [koreksi; 1 menjadi 2] (1) disampaikan kepada dan (tambahan) dibahas dalam Rapat Pengurus Partai dimasing-masing tingkatan.
5. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran ditetapkan melalui Keputusan Pengurus Partai dimasing-masing tingkatan.

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PARTAI

JENJANG PERTANGGUNGJAWABAN
1. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Partai di tingkat DPP Partai disampaikan setiap akhir tahun dalam Rapat Kerja Nasional dan pertanggungjawaban disampaikan pada saat berakhirnya masa kepengurusan dalam forum Kongres.
2. Pengelolaan keuangan Partai dan perbendaharaan Partai di tingkat DPD Partai dipertanggung jawabkan setiap akhir tahun dalam Rapat Kerja Daerah dan pada saat berakhirnya masa kepengurusan dalam forum Konferda.
3. Pengelolaan keuangan Partai dan perbendaharaan Partai di tingkat DPC Partai dipertanggung jawabkan setiap akhir tahun dalam Rapat Kerja Cabang dan pada saat berakhirnya masa kepengurusan dalam forum Konfercab.
4. Pengelolaan keuangan Partai dan perbendaharaan Partai di tingkat PAC Partai dipertanggung jawabkan dalam rapat yang diadakan PAC Partai, yang khusus membahas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan perbendaharaan partai, yang diadakan setiap akhir tahun dengan mengundang Ketua, Sekretaris dan Bendahara ranting-ranting di wilayahnya serta pada saat berakhirnya masa kepengurusan dalam forum Musancab.
5. Pengelolaan keuangan Partai dan perbendaharaan Partai di tingkat Pengurus Ranting Partai dipertanggung jawabkan dalam rapat yang diadakan Pengurus Ranting Partai, yang khusus membahas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan perbendaharaan partai, yang diadakan setiap akhir tahun oleh Pengurus Ranting dengan mengundang Ketua, Sekretaris dan Bendahara anak-anak ranting di wilayahnya serta pada saat berakhirnya masa kepengurusan dalam forum Musyawarah Ranting.
6. Pengelolaan keuangan Partai dan perbendaharaan Partai di tingkat Pengurus Anak Ranting Partai dipertanggung jawabkan dalam rapat yang diadakan Pengurus Anak Ranting Partai, yang khusus membahas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan perbendaharaan partai, yang diadakan setiap akhir tahun oleh Pengurus Ranting dengan mengundang seluruh anggota di wilayahnya serta pada saat berakhirnya masa kepengurusan dalam forum Musyawarah Anak Ranting.

MATERI PERTANGGUNGJAWABAN
1. Bendahara Partai bertanggung jawab kepada Pengurus Partai di tingkatannya dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.
2. Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengurus Partai ditingkatannya atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
3. Pertanggungjawaban ditambahkan dengan hasil audit dewan pengawas (tambahan)

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BARANG MILIK PARTAI

1. Bendahara Partai mengatur pengelolaan barang milik partai.
2. Pengurus Partai dan Alat Kelengkapan Partai adalah Pengguna Barang Partai.
3. Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik partai yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
4. Barang milik partai yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas partai tidak dapat dipindahtangankan.
5. Pemindahtanganan barang partai dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan atau dihibahkan, setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Kerja Partai di masing-masing tingkatan.
6. Penjualan barang milik partai oleh Pengurus Partai dikuasakan kepada Bendahara dengan cara lelang yang terbuka untuk umum.
7. Pertukaran dan penghibahan barang milik partai oleh Pengurus Partai dikuasakan kepada Bendahara dan dilaksanakan sesuai dengan keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Partai di masing-masing tingkatan.

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA PARTAI

1. Setelah APB Partai ditetapkan, Bendahara Partai memberitahukan kepada semua Pengurus Partai dan Alat Kelengkapan Partai agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan satuan kerjanya masing-masing.
2. Masing-masing Pengurus Partai dan Alat Kelengkapan Partai menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerjanya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Pengurus Partai.
3. Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja.

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

1. Semua penerimaan Partai harus disetor seluruhnya ke Kas Partai dan/atau Rekening Kas Partai.
2. Penerimaan Pengurus Partai dan/atau Alat Kelengkapan Partai yang didapat atas nama Partai tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran partai.
3. Setiap penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Partai adalah hak Partai.

PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA

1. Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
2. Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
3. Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APB Partai dilakukan oleh Bendahara Partai.
4. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Partai berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Partai yang tercantum dalam perintah pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran partai;
e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

PENGELOLAAN UANG

1. Bendahara Partai berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening Partai.
2. Dalam rangka penyelenggaraan rekening Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Partai membuka Rekening Partai.
3. Uang partai disimpan dalam Rekening Partai pada bank yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus Partai di masing-masing tingkatan.
4. Bunga yang diperoleh Partai dari bank merupakan hak partai.
5. Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran partai, Bendahara Partai menggunakan kas Partai.
6. Kas Partai digunakan untuk menampung penerimaan partai setiap hari.
7. Saldo Kas Penerimaan Partai setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Partai.
8. Dalam hal kewajiban penyetoran tersebut secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bendahara Partai mengatur penyetoran secara berkala.
9. Kas Pengeluaran Partai diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Partai.
10. Jumlah dana yang disediakan pada Kas Pengeluaran Partai disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan partai yang telah ditetapkan dalam APB Partai.

KOMITE PENGGALANGAN DANA DAN LOGISTIK

1. Dalam hal dibutuhkan penggalangan dana untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai, Pengurus Partai dapat membentuk Komite Pengalangan Dana dan Logistik Partai yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan penggalangan dana untuk kegiatan partai ditingkatannya.
2. Ketua Komite Penggalangan Dana dan Logistik Partai adalah Bendahara Partai karena jabatannya (ex officio).

PENGAWAS DAN PEMERIKSA KEUANGAN PARTAI

JENJANG PENGAWAS DAN PEMERIKSA
1. Pengawas dan Pemeriksa Keuangan Pusat Partai dibentuk dalam (Kongres Partai dihapus) Forum Permusyawaratan Teringgi di masing-masing tingkatan
2. Pengawas dan Pemeriksa Keuangan Daerah Partai dibentuk dalam Konferensi Daerah Partai.
3. Pengawas dan Pemeriksa Keuangan Cabang Partai dibentuk dalam Konferensi Cabang Partai.

WEWENANG PENGAWAS DAN PEMERIKSA

1. Pengawas dan Pemeriksa Keuangan Partai berwenang mengawasi penggunaan anggaran partai pada semua Pengguna Anggaran Partai di tiap-tiap tingkatan.
2. Dalam menjalankan pengawasaan dan pemeriksaan penggunaan anggaran partai, Pengawas dan Pemeriksa Keuangan Partai menerima setiap laporan dan pengaduan dari anggota dan pengurus partai serta masyarakat terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan partai.
3. Dalam menjalankan pengawasaan dan pemeriksaan penggunaan anggaran partai, Pengawas dan Pemeriksa Keuangan Partai berhak meminta keterangan, dokumen, dan alat-alat bukti lainnya yang diperlukan guna melengkapi hasil pemeriksaan.
4. Dalam menjalankan pengawasaan dan pemeriksaan penggunaan anggaran partai, Pengawas dan Pemeriksa Keuangan Partai memiliki hak dan otoritas untuk memeriksa saldo rekening partai tanpa harus mendapatkan persetujuan bendara partai dan pengguna anggaran.
5. Pengguna Anggaran wajib memenuhi setiap permintaan Pengawas dan Pemeriksa Keuangan Partai dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemeriksaan keuangan partai.
6. Semua hasil pengawasan dan pemeriksaan dilaporkan kepada struktur Partai ditingkatannya dan dipertanggungjawabkan dalam rapat kerja Partai di masing-masing tingkatan.

SANKSI DAN GANTI RUGI

1. Penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam APB Partai yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Barang merupakan pelanggaran disiplin partai dan wajib diproses berdasarkan peraturan disiplin partai.
2. Pengguna keuangan/barang partai yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan partai, wajib mengganti kerugian tersebut.
3. Perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud ayat (angka 1 diganti jadi angka 2) (2) merupakan pelanggaran berat yang akan diproses berdasarkan peraturan disiplin partai.
4. Pengurus Partai atas hasil pengawasan dan pemeriksaan Pengawas dan Pemeriksa Keuangan Partai harus segera meminta pihak yang menyebabkan kerugian keuangan partai untuk membuat surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian dimaksud.
5. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian partai, Pengurus Partai segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
6. Apabila tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan partai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan diyakini terdapat unsur pidana maka Pengurus Partai wajib melaporkannya kepada pihak berwajib untuk diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (posisi sebelumnya adalah poin 4, forum mengusulkan poin ini diturunkan ke posisi terakhir)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: